Pariwisata Bali Batal Dibuka, Tapi Sertifikat CHSE Tetap Lanjut

DENPASAR – Meski pariwisata Bali batal dibuka untuk wisatawan mancanegara, namun sertifikasi usaha pariwisata, destinasi pariwisata, dan produk pariwisata tetap dilajutkan.

Asesor CHSE Dian Indrawati menjelaskan, sertifikasi CHSE adalah proses pemberian sertifikat kepada Usaha Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan Produk Pariwisata lainnya untuk memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan Kebersihan (Cleanliness), Kesehatan (Health), Keselamatan (Safety), dan Kelestarian Lingkungan (Environment Sustainability).

Ia mengatakan, Kementarian Pariwisata memprioritaskan Bali dalam program sertifikasi CHSE. Di tahun 2020, pihaknya mengeluarkan 982 sertifikat CHSE untuk 510 hotel dan 472 non hotel.

“Tahun 2021, Bali memperoleh jatah sertifikasi untuk 1.200 objek, terdiri atas 200 kategori hotel dan 1.000 non hotel,” imbuhnya sembari berharap pengelola desa wisata di Bali memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.

Untuk diketahui, sertifikasi CHSE adalah proses pemberian sertifikat kepada Usaha Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan Produk Pariwisata lainnya untuk memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan Kebersihan (Cleanliness), Kesehatan (Health), Keselamatan (Safety), dan Kelestarian Lingkungan (Environment Sustainability).

Pada tahun ini, Bali memperoleh program sertifikasi CHSE untuk 1.200 objek kategori hotel dan non hotel. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) saat menjadi pembicara pada webinar Forum Komunikasi Desa Wisata (DEWI) Bali yang mengusung tema ‘CHSE Desa Wisata Kunci Menerima Wisatawan’, Sabtu (10/7)

Wagub Cok Ace yang mengikuti webinar dari kediaman resminya di Jalan Tjok Agung Tresna Denpasar menekankan tujuh strategi yang mesti diperhatikan dalam menghadapi trend perubahan pada sektor pariwisata. Salah satu strategi yang menurutnya sangat penting adalah integrasi penerapan protokol kesehatan dan keamanan yang menjadi sebuah kebutuhan mendesak saat ini. 

Sebelumnya, imbuh Cok Ace, pelaku pariwisata terkesan terlalu percaya diri dan sudah merasa nyaman dengan kualifikasi yang dimiliki. Padahal, sebaik apapun kualifikasi yang dimiliki, belum bisa meyakinkan jika tak  dilengkapi bukti sertifikat.

“Saya contohkan hal kecil, seorang tukang kebun di satu hotel secara kualifikasi punya kemampuan yang andal. Tapi tanpa serfifikat, dia tidak memiliki bukti kalau dia andal,” ucap Cok Ace pada webinar yang diikuti pengelola desa wisata dari seluruh Bali ini.

Mengingat pentingnya sertifikasi, ia mengajak seluruh desa wisata di Bali memanfaatkan program sertifikasi CHSE Kementerian Pariwisata. Cok Ace berharap, seluruh desa wisata di Bali menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya agar tahun ini seluruhnya bisa tersertifikasi. 

Selain pentingnya integrasi penerapan protokol kesehatan dan keamanan, Wagub yang juga menjabat sebagai Ketua BPD PHRI Bali ini menyebut 6 strategi lain yang harus mendapat perhatian yaitu memahami perubahan kebiasaan wisatawan, pentingnya campur tangan pemerintah, komunikasi marketing untuk pemulihan kepercayaan pasar, investasi di bidang IT, pengembangan model bisnis baru dengan mengedepankan sistem online dan pentingnya pemahaman cara mempertahankan bisnis